Bantoranews7 | TANGERANG, 19 November 2026 – Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) menyatakan sikap tegas menolak rencana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten menuju Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.
GWI menilai keberadaan Badak Jawa bukan sekadar bagian dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, melainkan juga simbol kebanggaan, identitas ekologis, serta warisan konservasi yang memiliki nilai historis dan strategis bagi masyarakat Banten.
Pernyataan tersebut disampaikan Oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungnya Wartawan Indonesia, Syamsul Bahri, di Tangerang, Kamis (19/11/2026). Menurutnya, setiap rencana pemindahan satwa langka yang berstatus sangat terancam punah harus dikaji secara komprehensif, transparan, dan berdasarkan pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang hidup di kawasan Ujung Kulon. Keberadaannya merupakan bagian dari identitas ekologis Banten sekaligus kebanggaan bangsa Indonesia. Karena itu, kami menolak apabila pemindahan dilakukan tanpa keterbukaan informasi, kajian ilmiah yang mendalam, serta jaminan nyata terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup spesies yang sangat langka ini," ujarnya.
Ia menambahkan, kawasan konservasi tidak boleh hanya dipandang dari perspektif administratif maupun kepentingan pembangunan semata. Ada tanggung jawab besar yang melekat pada negara untuk memastikan kelestarian habitat dan perlindungan satwa yang keberadaannya semakin terbatas.
"Prinsip konservasi harus menjadi landasan utama. Apabila terdapat alasan ilmiah yang mendasari rencana pemindahan, pemerintah wajib menjelaskannya kepada publik secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui apa urgensinya, bagaimana kajiannya, serta bagaimana jaminan keselamatan satwa tersebut setelah pemindahan dilakukan," tambahnya.
Di tengah berkembangnya polemik rencana pemindahan Badak Jawa, muncul pula informasi yang mengaitkan pemindahan satwa tersebut dengan dugaan rencana pembukaan aktivitas pertambangan emas di kawasan Ujung Kulon.
Informasi tersebut memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama mengenai masa depan kawasan konservasi yang selama ini menjadi habitat alami Badak Jawa.
Namun, informasi mengenai adanya izin pertambangan emas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon perlu diluruskan berdasarkan keterangan resmi pemerintah. Hingga saat ini, tidak terdapat dasar untuk menyimpulkan bahwa pemindahan Badak Jawa berkaitan dengan rencana pembukaan tambang emas.
Dalam siaran pers resmi pada Selasa (17/11/2026), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa wilayah yang masuk dalam penetapan tersebut hanya mencakup sebagian kawasan perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, bukan kawasan daratan maupun kawasan konservasi TNUK.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa proses pengusulan wilayah pertambangan perairan tersebut telah berlangsung sejak 2013 melalui Pemerintah Provinsi Banten dan mengalami beberapa tahapan penetapan regulasi.
Ia juga menegaskan bahwa penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak serta-merta memberikan izin untuk melakukan kegiatan penambangan.
"Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," demikian penegasan Dwi Anggia dalam keterangan resminya.
Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Syamsul Bahri menegaskan bahwa GWI tidak ingin polemik mengenai pemindahan Badak Jawa berkembang menjadi ruang penyebaran informasi yang tidak terverifikasi.
Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh, sehingga tidak terjadi pencampuradukan antara penetapan wilayah pertambangan, penerbitan izin pertambangan, dan kebijakan konservasi.
"Jangan sampai masyarakat dibingungkan oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Kita harus membedakan fakta, dugaan, dan opini. Keterangan resmi Kementerian ESDM harus menjadi salah satu rujukan dalam meluruskan informasi mengenai status kawasan pertambangan di sekitar Ujung Kulon," tegasnya.
Lebih lanjut, GWI meminta pemerintah dan pihak terkait membuka ruang komunikasi publik mengenai rencana pemindahan Badak Jawa. Setiap kebijakan yang menyangkut satwa dilindungi dan kawasan konservasi harus disampaikan secara transparan serta melibatkan pertimbangan para ahli, pemerhati lingkungan, dan masyarakat.
"Jangan jadikan konservasi sekadar slogan. Perlindungan Badak Jawa harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur, pengawasan yang konsisten, dan tanggung jawab bersama. Ujung Kulon adalah bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus diwariskan kepada generasi mendatang dalam kondisi tetap lestari," tambah Syamsul.
Ia pun menegaskan bahwa GWI akan menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, keberimbangan, verifikasi informasi, dan kepentingan publik.
"Pada prinsipnya, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan terkait masa depan Badak Jawa benar-benar berorientasi pada keselamatan satwa dan keberlanjutan ekosistem. Jangan sampai keputusan yang diambil hari ini justru menimbulkan persoalan ekologis di kemudian hari," pungkasnya.
GWI menegaskan, menjaga Badak Jawa bukan hanya menjaga keberadaan satu spesies, melainkan juga menjaga kehormatan konservasi Indonesia, identitas ekologis Banten, dan tanggung jawab antargenerasi terhadap kelestarian alam Nusantara.
(Red)






