Hal itu disampaikan Adisatrya saat merespons Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Hari Ulang Tahun Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Selaras dengan pidato Presiden yang menyinggung penataan BUMN, termasuk upaya merampingkan jumlah perusahaan negara, Adisatrya menilai langkah tersebut perlu didukung agar BUMN memiliki fokus usaha yang lebih jelas sekaligus mampu meningkatkan efisiensi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
“Dari segi streamlining jumlah BUMN, yang tadinya sangat banyak dirampingkan dengan target nanti hanya beberapa ratus. Itu sangat kami dukung karena BUMN harus lebih fokus kepada bidangnya, bidang intinya,” ujar Adisatrya kepada Parlementaria.
Apalagi, menurut Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, perampingan tidak semata-mata berkaitan dengan mengurangi jumlah perusahaan, tetapi harus diarahkan pada pembenahan tata kelola dan penguatan perusahaan yang memiliki peran strategis. Dengan fokus pada bidang inti, BUMN diharapkan dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.
Di sisi lain, ia menyoroti peningkatan kinerja sejumlah BUMN setelah dilakukan berbagai langkah efisiensi. Sebab, baginya, peningkatan laba perusahaan negara perlu dipertahankan dan diarahkan untuk memperkuat kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.
Ia berharap kinerja perusahaan pelat merah yang semakin baik dapat memperkuat permodalan sehingga BUMN memiliki kapasitas lebih besar untuk melakukan investasi pada berbagai proyek strategis. “Dengan kinerja perusahaan-perusahaan BUMN yang baik ini bisa memperkuat permodalan dan BUMN bisa menginvestasikannya di berbagai proyek-proyek, tentunya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Terakhir, Adisatrya menegaskan, investasi BUMN harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penataan dan peningkatan kinerja BUMN melalui fungsi pengawasan yang dimiliki DPR.
Ia berharap proses perampingan tersebut dapat menghasilkan perusahaan negara yang lebih sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.
(Red)
